Tugas Perekonomian Indonesia Minggu ke - 9

Nama : Karina Muliawati S

Kelas : 1EB18

NPM : 23210838

INDUSTRIALISASI

Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.
Dalam konsep sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di Inggris, yang ditandai dengan penemuan metode baru untuk permintalan, dan penemuan kapas yanng mencipatakan spesialisasi dalam produksi, seta peningkatan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan.
Sejarah ekonomi dunia menunjukan bahwa industrialisi merupakan suatu proses interasksi antara pengemebangan teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan anatarnegara, yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi dibanyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :

1.     Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

2.    Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.

3.    Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.

4.    Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

5.    Meningkatkan kemampuan teknologi.

6.    Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.

7.    Meningkatkan penyebaran industri.

Ø Faktor – faktor pendorong industrialisasi :

a)    Kemampuan teknologi dan inovasi

b)   Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita

c)    Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat

d)   Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi

e)   Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.

f)    Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi

g)    Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.

Ø Permasalahan industrialisasi :

a.    Keterbatasan teknologi dan SDM

b.    Masalah struktur organisasi

c.    Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta

d.    Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah

Ø Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.

Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendiperekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.

Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai negara memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang menjadi obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di posisi terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global, menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.

Gejala Deindustrialisasi

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006, banyak pengamat ekonomi yang mengkhawatirkan terjadinya de-industrialisasi di Indonesia akibat pertumbuhan sektor industri manufaktur yang terus merosot.

Deindustrialisasi merupakan gejala menurunnya sektor industri yang ditandai dengan merosotnya pertumbuhan industri manufaktur yang berlangsung secara terus menerus. Melorotnya perkembangan sektor industri manufaktur saat itu mirip dengan gejala yang terjadi menjelang ambruknya rezim orde baru pada krisis global yang terjadi pada tahun 1998. Selain menurunkan sumbangannya terhadap produk domestik bruto, merosotnya pertumbuhan industri manufaktur juga menurunkan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2005, pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia sebenarnya masih cukup tinggi, yaitu mencapai 7,1 persen. Namun memasuki triwulan kedua tahun 2005 perkembangannya terus merosot. Bahkan pada akhir tahun 2005, perkembangan industri manufaktur kita hanya mencapai 2,9 persen. Kondisi ini semakin parah setelah memasuki triwulan pertama tahun 2006 karena pertumbuhannya hanya sebesar 2,0 persen.

Problem Pengangguran

Sebagai sektor industri yang sangat penting, perkembangan industri manufaktur memang sangat diandalkan. Penurunan pertumbuhan sektor industri ini dapat menimbulkan efek domino yang sangat meresahkan. Bukan saja akan menyebabkan PDB menurun namun yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya gelombang pengangguran baru. Apalagi problem pengangguran yang ada saat ini saja masih belum mampu diatasi dengan baik.

Kita mestinya bisa belajar banyak dari pengalaman tragedi ekonomi tahun 1998. Selain menyangkut fondasi perekonomian nasional yang mesti diperkuat, sejumlah ahli juga melihat perlunya membenahi strategi pembangunan industri di Indonesia. Kalau perlu, pemerintah bisa melakukan rancang ulang atau redesign menyangkut visi dan misi pembangunan industri, dari sejak hulu hingga hilir. Paling tidak agar produk industri kita mampu bersaing di pasar global.

Ø Startegi pelaksanaan  industrialisasi:

1.   Strategi substitusi impor (Inward Looking).

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat  menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan

Pertimbangan menggunakan strategi ini:

·        Sumber daya alam & Faktor produksi cukuo tersedia

·        Potensi permintaan dalam negeri memadai

·        Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

·        Kesempatan kerja menjadi luas

·        Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang

2.   Strategi promosi ekspor (outward Looking)

Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri   dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :

·      Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang ybs baik pasar input maupun output

·      Tingkat proteksi impor harus rendah

·      Nilai tukar harus realistis

·      Ada insentif untuk peningkatan ekspor

Sumber :

http://ivanlipio.blogspot.com/2011/03/industrialisasi.html

http://aindua.wordpress.com/2011/03/30/industrialisasi/

SEKTOR PERTANIAN

Identitas:

Nama              : Karina Muliawati Sumirat

Kelas               : 1 EB 18

NPM                : 23210838

Data Statistik PDB Berdasarkan Sektor dan Bandingkan Peranan

 Sektor Pertanian Dengan Sektor Lainnya

Sektor pertanian dalam arti luas memberikan peran sekitar 14,4 persen terhadap pembentukan PDB dengan pertumbuhan sekitar 4,8 persen pada tahun 2008. Sektor ini berkontribusi terhadap devisa negara dengan nilai ekspor pada tahun 2007 sekitar US$ 21,2 miliar dan naik pada tahun 2008 sehingga mencapai US$ 29,2 miliar yang telah menampung tenaga kerja sebanyak 42,7 juta orang (Sakernas, Februari 2008). Selama 4 tahun pelaksanaan RPJM, yaitu tahun 2005–2008, pertumbuhan PDB sektor pertanian rata-rata mencapai 3,6 persen per tahun.

Pembangunan sektor pertanian selama periode 2005 sampai dengan 2009 memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Berbagai  ndikator makro dan indikator produksi menunjukkan kenaikan yang meyakinkan. Pada tahun 2005 PDB pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp197,96 triliun, dan naik sebesar 12,22 persen, sehingga menjadi Rp 222,15 triliun pada tahun 2008. Diperkirakan pada akhir semester I tahun 2009, PDB sektor pertanian berjumlah Rp 149,1 triliun, atau jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada periode yang sama maka menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen.

 Sementara untuk sub sektor perikanan, pada kurun waktu 2005—2008, pertumbuhan PDB-nya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata PDB subsektor perikanan selama 2005-2008 sebesar 5,74 persen per tahun dan diperkirakan pada tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5,50 persen. Peningkatan PDB ini terjadi karena ada kenaikan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang cukup besar. Di samping kenaikan produksi, peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan hasil perikanan.

Untuk subsektor kehutanan, terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan PDB. Selama periode 2005-2008 subsektor kehutanan rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,5 persen. Hal ini disebabkan oleh izin tebangan yang  dibatasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, realisasi tebangan yang menurun, resesi permintaan kayu akibat krisis ekonomi global, serta proses hukum terhadap kasus kehutanan yang memakan waktu dan kurang tegas. Namun, pada semester I tahun 2009 PDB sub sektor kehutanan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,70 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan untuk (i) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri menuju swasembada pangan pokok yang meliputi padi, jagung, kedelai, minyak goreng, tebu/gula; (ii) meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petani hutan; (iii) meningkatkan penyediaan protein hewani dari hasil ternak dan ikan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (v) meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yaitu pertumbuhan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pemerataan pendapatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Selain pertumbuhan PDB, kemajuan pembangunan pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Dalam periode 2004—2008, meskipun mengalami fluktuasi, NTP secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2004 dan 2005, nilai tukar petani mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,7 persen dan 7,8 persen. Sementara itu, pada tahun 2006 nilai tukar petani menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 0,93 persen, dan pada tahun 2008 nilai tukar petani meningkat lagi sebesar 0,16 persen. Pada akhir tahun 2008, NTP mencapai 100,16 sedangkan sasaran NTP untuk tahun 2009 adalah sebesar 115.

Pertumbuhan pembangunan di sektor pertanian telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005 sektor pertanian berhasil menyerap sebanyak 41,81 juta orang atau 44,04 persen dari total orang yang bekerja (pekerja) nasional. Tahun 2006 naik menjadi 42,32 juta orang atau sama dengan 44,47 persen, dan tahun 2007 menjadi 42,61 juta orang atau sama dengan 43,66 persen. Berdasarkan angka tersebut, sektor pertanian menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi sekaligus juga sebagai beban dan tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Perkembangan nilai ekspor dari beberapa komoditas pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh komoditas kopi sebesar USD 988,8 juta, biji cokelat sebesar USD 856,0 juta, rempah-rempah sebesar USD 283,6 juta, dan buah-buahan sebesar USD 125,4 juta. Sebenarnya, nilai ekspor minyak sawit jauh lebih besar, yaitu sekitar USD 12.375,6 juta, tetapi minyak sawit tercatat sebagai ekspor di sektor industri. Dalam periode 2004-2008, apabila dilihat dari proporsinya, peningkatan nilai ekspor tertinggi terjadi pada komoditas kopi yang mencapai 39,3 persen per tahun, karet 23,0 persen per tahun, rempah-rempah 22,7 persen per tahun, dan biji cokelat 20,6 persen per tahun.

 Peningkatan indikator ekonomi pembangunan pertanian di atas juga diiringi oleh perkembangan indikator produksi yang menggembirakan, terutama produksi tanaman bahan makanan.

Sumber :

·         www.bappenas.go.id

·         http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_03.pdf

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

1.  Konsep dan Definisi

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan dalam keadaan yang serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPSdan Depsos, 2002). Bahkan lebih jauh disebutkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).
Frank Ellis (dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat disefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Dalam hal ini tentu sumber daya tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tapi juga meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line).

Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. David Harry Penny (1990:140) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sumber materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata lain hal ini adalah tingkat kelaparan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara. World Bank (BPS dalam Haryati, 2003:95) menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.
Menentukan ukuran kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kesulitannya bukan hanya pada indikator apa yang akan digunakan, tapi juga bagaimana menggunakan indikator tersebut pada suatu individu, keluarga, kelompok orang atau masyarakat. Untuk mempermudah dalam mengukur kemiskinan tersebut, kemudian muncul konsep poverty line (garis kemiskinan).

2.  Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan

1.       Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kesenjangan

Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999, 4).

Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun.

2.       Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan, jumlah orang-orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor-faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Dalam persamaan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan, elastisitas dari ketidak merataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskianan. Dalam kata lain,kemiskinan tidaka hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN, tetapi juga denagn pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi secara individu.

3.  Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yaitu axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan didalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Rumus dari GE mempunyai formula seperti:

GE (α) = (1 / ( α2 – α | (1 / n) ∑ (yi / Y^)α – 1 |
i=1

keterangan:

n                          :  adalah jumlah individu (orang) didalam sampel,

yi                          :  adalah pendapatan dari individu (i=1,2…..n), dan

Y^ = (1/n) ∑yi      :  adalah ukuran rata-rata pendapatan nilai GE. 

Nilai GE nol (0) berarti distribusi pendaptan merata (pendapatan dari semua individu didalam sample data), dan 4 berarti terdapat kesenjangan yang sangat besar. Parameter a mengukur besarnya perbedaan-perbedaan antara pendapatan-pendapatan dari kelompok-kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut, dan mempunyai nilai riil.

A = 1 – | (1/ n) ∑ (yi / Y^) 1-€ | 1/(1-€)
i = 1

keterangan:

€    adalah parameter ketimpangan, 0<€<1  adalah semakin tinggi nilai € (semakin tidak seimbang pembagian pendapatan).

Nilai A mencakup dari 0 sampai dengan 1, sehingga 0 (nol) berarti tidak ada kepincangan dalam distribusi pendapatan.

Alat ukur ketiga dari pendekatan aksioma ini yang selalu digunakan dalam setiap studi-studi empiris mengenai kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gini, yang formulanya sebagai berikut:

Gini = (1 /2n2- Y^) ∑ ∑ | yi – yi |
i=1 j=1

Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai 1, dengan keterangan:

*     Jika 0 (nol), berarti: kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan).

*     Jika 1 (satu) , berarti:  ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang (atau satu kelompok pendapatan) di suatu negara menikmati semua pendaptan Negara tersebut.

Ide pokok dari perhitungan koefisien Gini berasal dari kurva Lorenz. Koefisien Gini adalah rasio: (a) daerah didalam grafik tersebut yang terletak diantara kurva Lorenz dan garis kemerataan sempurna (yang membentuk sudut 45° dari titik 0 dari sumbu y dan x) terhadap (b) daerah segi tiga antara garis kemerataan tersebut dan sumbu y-x. Semakin tinggi nilai rasio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin menjauhi kurva Lorenz dari garis 45° tersebut, sehingga semakin besar tingkat ketidak merataan distribusi pendapatan.

Cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia  adalah dengan cara mengelompokkan jumlah penduduk menjadi tiga grup, yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20& penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Menurut kriteria bank dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, jika 40% penduduk dari kelompok pendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari jumlah pendapatan. Sedangkan tingkat ketidakmerataan sedang, jika kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; dan  ketidakmerataan, jika kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan.

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang diperkenalkan oleh foster dkk (1984) yang sering digunakan oleh banyak study empiris, sebagai berikut:

*     Pertama , the incidence of poverty, yaitu persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut dengan rasio H.

*     Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan (IJK), atau disebut poverty gap index. Indeks ini menggambarkan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut dengan formula:

Pa = (1/n) ∑i[(z – yi)/ z]a untuk semua yi < z

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a > 1. Bagian [(z – yi)/ z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu persentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z – yi)/ z]a merupakan persentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan saat dijumlahkan dari orang miskin lalu dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

*     Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, IKK juga dapat mengukur ketimpangan antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Adanya dua indikator ini (selain rasio H) berguna untuk mengkonpensasikan kelemahan dari rasio H yang tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan di suatu negara. Para peneliti kemiskinan sudah lama tertarik pada dua faktor lain, yaitu besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, tambah besar rentang pendapatan antar orang miskin, dan kemiskinan akan tambah besar.

Perkembangan dasar pemikiran diatas, muncul indeks kemiskinan Sen, yang memasukkan dua faktor tersebut, yakni koefisien Gini dan rasio H:
S= H[I + (1-I) Gini]

Di mana I adalah jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan, dan koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin. Sehingga jika salah satu dari faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar (yang diukur dengan S).

4.  Empiris

Distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS yang berisi tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi tersebut digunakan sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat.

Metode ini sebenarnya meiliki suatu kelemahan yang serius, dikarenakan data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus sama dengan pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar bukan berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada dimungkinkan adanya tabungan.

Namun, apabila jumlah pendapatannya rendah bukan juga berarti jumlah konsumsinya juga rendah, karena banyak rumah tangga yang menggunakan kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan liburan.

5.  Faktor Penyebab Kemiskinan

·     Laju Pertumbuhan Penduduk. Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengankeadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuatpenduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

·        Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori beban ketergantungan

·        Distribusi Pendapatan dan Pembangunan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). 

·         Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanyaperkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi lain. ( Irawan, 1999)

·        Kurangnya Perhatian dari Pemerintah.  Pemerintah yang kurang peka terhadap

laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkatkemiskinan di negaranya.

6.  Kebijakan Anti Kemiskinan

Dalam memerangi kemiskinan diperlukan strategi yang tepat dan akurat, sehingga dibutuhkan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran yang dapat dibagi menurut waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek merupakan yang  terutama dari pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Hal ini penting mengingat akan fakta yang ada bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian penduduk Indonesia.

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dan sebagainya mengeluarkan kebijakan untuk memerangi kemiskinan, melalui:
a) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya.
b) Pengembangan SDM.
c) Membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik sosial atau wilayah yang terisolasi.

World bank (2000) memberikan metode baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

a.   Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal.

b.  Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengaman yang lebih komprehensif.

c.  Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

a.  Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan.

b.  Pengembangan sosial yang mencakup: pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial.

c.  Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

d.   Faktor tambahan:
• Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar.
• Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah.

Meningkatnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun bukanlah jaminan kemiskinan secara riil dapat turun jika tidak dilakukan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Kebijakan antikemiskinan yang dilakukan pemerintah lebih condong ke arah membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin.

Program-program seperti Raskin, BLT,dan sebagainya yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2010 dapat membuat masyarakat miskin mengalami ketergantungan. Kebijakan kedermawanan yang kurang tepat dapat memperburuk moral dan perilaku orang miskin. Sebenarnya yang harus dibina adalah  cara peningkatkan partisipasi masyarakat, kemandirian masyarakat yang artinya selain penduduk miskin juga harus mempunyai kemandirian dan berupaya sendiri dalam mengatasi kemiskinan, dan eksplorasi pengentasan kemiskinan.

Pemerintah lebih baik memberikan program dalam bentuk pemberdayaan yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Program-program pengentasan kemiskinan mendatang sebaiknya dikembangkan dengan model pembangunan komunitas/ community development yang melibatkan turut serta aktif masyarakat. Dengan comdev yang merupakan program pemberdayaan, masyarakat miskin diberikan akses yang luas untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Kebijakan yang tepat dan sistematis dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk program-progran pemberdayaan masyarakat lebih efektif dalam menurunkan jumlah orang miskin di negeri ini hal ini sudah terbukti di negara-negara seperti Cina dan India. Analoginya sederhana kita bukan memberikan ikan tetapi pamcingannya dan membina mereka bagaimana cara memancing ikan yang benar. Hal itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, karena jika rakyat terbiasa diberi ikan, lama-kelamaan akan muncil budaya ‘malas’.

Sumber :

·         http://www.scribd.com/doc/30565394/Faktor-Penyebab-Kemiskinan

·         http://candygloria.wordpress.com/2011/03/18/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/

·         http://nissakfh.wordpress.com/2011/03/17/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan-23210895/

Nama              : Karina Muliawati Sumirat

NPM                 : 23210838

Kelas                : 1 EB 18

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik               : Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Berjalan di BPS

 Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis ekonomi 1997)dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang sepektakuler, paling tidak pada tingkat makro (agregat). Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indicator ekonomi makro. Yang umum digunakan adalah tingkat PN perkapita dan laju pertumbuhan PDB pertahun. Pada tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar US$60.

Namun, sejak pelita 1 dimulai PN Indonesia perkapita mengalami peningkatan relatif tinggi setiap tahun dan pada akhir dekade 1980-an telah mendekati US$500. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDB rata-rata pertahun juga tinggi 7%-8% selama 1970-an dan turunke 3%-4% pertahun selama 1980-an. Selama 70-an dan 80-an, proses yang cukup serius, yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seprti merosotnya harga miyak mentah di pasar internasional menjelang pertengahan 1980-an dan resensi ekonomi dunia pada decade yang sama. Karena Indonesia sejak pemerintahan orde baru menganut system ekonomi terbuka, ¹⁸ goncangan-goncangan eksternal seperti itu sangat terasa sangat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor harga, ekspor Indonesia, baik komoditas primer maupun barang-barang industri maju, seperti jepang, as, dan eropa barat yang merupahkan pasar penting ekspor indonesia. Dampak negative dari resensi ekonomi dunia tahun 1982 terhadap perekonomian Indonesia terutama terasa dalam laju perumbuhan ekonomi selama 1982- 1988 jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Karena pengalaman menujukan bahwa biasanya resensi ekonomi dunialebih mengakibatkan permintaan dunia berkurang terhadap bahan-bahan baku ( yang sebagian besar di ekspor oleh NSB) daripada permintaan terhadap barang-baraang konsumsi, seperti alat-alat rumah tangga dari elektronik dan mobil (yang pada umumnya adalah ekspor Negara-negara maju).

Pada saat krisis ekonomimencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh dratis hingga 13,1%. Namun, padatahun 1999 kembali positif walaupun kecil sekitar 0,8% dan tahun 2000ekonomi Indonesia sampai mengalami laju pertumbuhan yang tinggi hampir mencapai 5%. Namun, tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi kembali merosot hinngga 3.8% akibat gejolak politikyang sempat memanas kembali dan pada tahun 2007 laju pertumbuhan tercatat sedikit diatas 6%.

Antara tahun 1990 hingga setahun menjelang krisis ekonomi, ekonomi indonesia tumbuh rata-rata pertahun diatas 8%. Kemajuan yang dicapai oleh cina dan india memang sangat menakjubkan. Pada awal dekade 90-an, pertumbuhan ekonomi dikedua Negara besar tersebut masing-masing tercatat hanya 3,8% dan 5,3%. Namun, pada pertengahan dekade 90-an, pertumbuhan kedua Negara itu sudahmenyamai bahkan melewati persentasi Indonesia. Dari sejumlah Negara ASEAN yang juga dihantam oleh krisis 1997/98, Indonesia memang paling parah dengan pertumbuhan negative hingga 13,1%,disusul kemudian oleh Thailand dengan -10,5%dan Malaysia-7,4%. Namun, yang menakjubkan dari kedua Negara tersebut setahunsetelah itu ekonomi mereka mengalami pulih lebih cepat dibandingkan ekonomi Indonesia yang hanya 0,8%.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah 1998 tercerminkan pada peningkatanPDB perkapita atas dasar harga berlaku tercatatsekitar 4,8 juta rupiah. Tahun 1999 naik menjadi 5,4 juta rupiah dan berlangsung sehingga mencapai sekitar 10,6 juta rupiah tahun 2004, perkapita Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1420 dalar AS, di atas india, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan china.

Tahun 1998, sebagai akibat dari krisis ekonomi, semua komponen pengeluaran mengalami penurunan, terkecuali X, yang maengakibatkan kontraksi AD sekitar 13%. Sedangkan perkembangan X bias bertahan positif selama masa krisis terutama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komponen AD yang paling besar penurunannya selama 1998 adalah pembentukan modal bruto (investasi) yang merosot sekitar 33,01% dibandingkan kontraksi dari pengeluara konsumsi swasta (rumah tangga) sebesar 6,40% dan pengeluaran pemerintah sekitar 15,37%.besarnya penurunan investasi tersebut juga kelihatan jelas dari penurunan persentasenya terhadap PDB pada tahun 2000 pertumbuhan investasi (tidak termasuk perubahan stok) sempat mencapai hampir 18%, namun setelah itu merosot terus hingga negative pada tahun 2002.

Pada awalnya, salah satu factor penting yang menyebabkan merosotnya kegiatan investasi didalam negri selama masa krisis,seperti juga dinegara-negara asia lain yang terena krisis (korea selatan dan Thailand), adalah karena kerugian besar yang dialami oleh perusahan swasta akibat depresiasi rupiah yang besar, sementara utang luar negri (ULN) nya dalam mata uang dolar AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu di pasar berjangka waktu kedepan (forward). Factor-faktor lain yang membuat lesunya komponen investasi didalam AS diantaranya adalah jatuhnya harga saham, pelarian moda ( atau arus modal keluar lebih banyak daripada arus masuk), dan resiko premium yang meningkat drastis.

Dua factor terakhir ini didorong terutama oleh kondisi politik, social, keamanan dan penegakan hukum yang buruk. Sedangkan dari ekspor meningkat karena memang depresiasi rupiah terhadap dolar As waktu itu membuat sebagian produk Indonesia, khususnya perkebunan, mengalami peningkatan daya saing harga.

Faktor Penentu Prospek Perekonomian Ekonomi Indonesia

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi diantaranya, faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Perubahan Struktur Ekonomi

Apa itu perubahan struktur ekonomi? Perubahan struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. 

Berikut merupakan hal-hal yang harus dilakukan.

1.             Produktivitas tenaga kerja persektor secara keseluruhan

2.            Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

3.            Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

4.            Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

5.            Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU

Krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat saat ini menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang genap berusia empat tahun pada 20 Oktober ini. Langkah- langkah yang diambil presiden beserta jajaran tim ekonominya untuk menghindarkan Indonesia dari dampak krisis berpengaruh terhadap citra pemerintahan. 

Hasilnya, kinerja di semua bidang pada periode triwulan saat ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Ketika usia pemerintahan menginjak 45 bulan pada Juli lalu, tantangan yang dihadapi pemerintah berpusat pada dua hal, yakni mengatasi dampak kenaikan harga-harga pangan dan bahan bakar (food and fuel). Pada saat itu citra pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi, tidak serta-merta memburuk karena kondisi serupa juga terjadi di tingkat global. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah, termasuk dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, cukup dimaklumi oleh publik.

Bertambah tiga bulan usia pemerintahan, bertambah pula persoalan yang dihadapi perekonomian global dan domestik. Persoalan tambahan tersebut menyangkut 3F, yaitu food, fuel, dan finance.

Dampak dari ketiga persoalan ini, menurut Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, dalam pembukaan pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF pada 9 Oktober 2008 di Washington, AS, akan menghantam masyarakat miskin terutama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Masyarakat miskin tidak hanya dapat jatuh ke jurang yang lebih dalam, tetapi juga membuat mereka tidak bisa keluar dari keadaannya.

Melalui jajak pendapat triwulanan yang dilakukan Litbang Kompas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 15-17 Oktober lalu, tampak bahwa citra pemerintahan Presiden Yudhoyono di masa krisis ini justru membaik. Jika pada usia 45 bulan citra baik pemerintahan hanya dinyatakan oleh 47,8 persen responden, kali ini meningkat menjadi 66,5 persen.

Langkah presiden dalam memimpin kabinetnya dianggap sudah baik. Sebagian besar responden atau 62,7 persen dari total 1.235 responden puas dengan kepemimpinan Presiden Yudhoyono.

Pemerintah sigap

Penilaian positif sedikit banyak dipengaruhi oleh kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global agar tidak memukul perekonomian Indonesia lebih dalam. Seminggu sebelum pelaksanaan jajak pendapat, ketika pasar bursa global dan Indonesia rontok, pemerintah langsung menghentikan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Langkah ini dinilai efektif karena indeks harga saham gabungan pada hari itu melorot hingga 10,38 persen. Kondisi ini terburuk sejak awal September 2006. Selang dua hari sesudahnya, rupiah juga meluncur hingga menembus Rp 10.000 terhadap dollar AS.

Sebelumnya, sepuluh perintah kepada rakyat sudah disampaikan presiden untuk menghadapi dampak krisis global. Selain menyangkut fundamental moneter dan makroekonomi, perintah juga terkait dengan faktor nonteknis, seperti mengajak semua pihak untuk optimistis, bersatu, dan bersinergi, serta cerdas untuk menangkap peluang perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Kebijakan moneter yang diambil, misalnya, menaikkan tingkat suku bunga (tatkala banyak negara lainnya justru menurunkan suku bunga) dan meningkatkan penjaminan dana nasabah bank dari semula Rp 100 juta per nasabah menjadi Rp 2 miliar per nasabah.

Minggu lalu juga terbit Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. Aturan ini menambah lengkap upaya untuk menghadapi krisis keuangan yang bersifat sistemik. Langkah-langkah ini cukup menenangkan pasar, meredakan kepanikan. Ini juga mengesankan pemerintah antisipatif terhadap tekanan krisis.

Secara umum, responden yang menyatakan puas terhadap upaya pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam memperbaiki perekonomian Indonesia meningkat, dari 31,3 persen pada tiga bulan sebelumnya menjadi 46,8 persen.

Duet Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi tokoh kunci dalam meredam dampak gejolak krisis di Tanah Air. Responden (57,3 persen) yakin, kondisi perekonomian selama satu tahun sisa pemerintahan ini akan tetap stabil.

Bidang politik

Agenda politik satu tahun ke depan akan penuh dengan persiapan menjelang Pemilihan Umum 2009. Terkait bursa pencalonan, menjelang Idul Fitri lalu Yudhoyono menyatakan akan maju lagi menjadi calon presiden. Pernyataan presiden ini menjadi konfirmasi setelah sebulan sebelumnya melalui iklan di media cetak dan elektronik ia kerap hadir bersama Partai Demokrat.

Meski suhu kampanye partai sudah mulai meningkat, hirukpikuk di panggung politik itu tidak berpengaruh pada penurunan kinerja. Bahkan, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja politik secara keseluruhan pun meningkat menjadi 57,3 persen dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya (47,2 persen). Kepuasan di bidang hukum pun meningkat karena penanganan kasus-kasus dugaan korupsi terlihat konsisten.

Dalam jajak pendapat triwulanan ini, popularitas Presiden Yudhoyono juga meningkat. Mayoritas responden (81,4 persen) menyatakan citra Presiden Yudhoyono semakin baik. Membaiknya citra dan kepemimpinan Presiden Yudhoyono meningkatkan peluang sosok ini untuk kembali dipilih dalam Pemilu Presiden tahun depan.

Setidaknya, lebih dari separuh responden (54,5 persen) menyatakan akan memilih Yudhoyono sebagai presiden mendatang seandainya pemilihan dilakukan saat ini. Yang menyatakan sebaliknya sebanyak 27,1 persen.

Umumnya responden beralasan Presiden Yudhoyono memiliki komitmen yang tinggi dalam memimpin bangsa ini, yang antara lain terlihat dari komitmennya dalam soal pemberantasan korupsi, juga kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Namun, kinerjanya satu tahun ke depan akan menjadi tolok ukur sesungguhnya di arena perebutan kekuasaan politik. (Litbang Kompas)

SUMBER: http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/view/www.bengkulu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8557&Itemid=701