Senin, 07 Juli 2014

Pemilihan Presiden 2014

Menurut saya Pemilu 2014 ini banyak diwarnai dengan black campaign untuk menjatuhkan popularitas lawannya. Pertarungan antar pendukung capres di media sosial pun semakin meningkat dengan tujuan untuk menjerat para pemilih-pemilih muda yang suka menggunakan media sosial sebagai ajang interaksi mereka.
Untuk Pemilu tahun ini sudah saatnya rakyat Indonesia semakin cerdas dalam memilih sosok pemimpin Indonesia nantinya.
Rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpinyang tegas, bijaksana dan juga sosok yang mempunyai pendirian yang kuat untuk warganya bukan sebaliknya semua kebijaknnya diatur oleh sebagian pihak yang mengusungnya menjadi pemimpin. Tentunya rakyat Indonesia sudah cukup bosan dengan tingkah para pemimpin yang gemar melakukan pencitraan demi mendapatkan dukungan dan rasa simpati. Padahal sebagai calon pemimpin bangsa seharusnya mereka lebih memperhatikan nasip rakyatnya bukan malah mencari keuntungan dari jabatan yang mereka peroleh.
Saya berharap siapapun pemimpin bangsa ini nanti semoga dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jauh lebih baik.

Perpajakan Akuntansi Internasional



Perpajakan Internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam Perpajakan Internasional menurut Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional yaitu Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik), Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional) dan National Neutrality.
Ada dua pendekatan yang direkomendasikan dalam buku Tax Law design and Drafting (IMF 1996) untuk menegakkan keadilan perpajakan, yaitu:
1.      Merumuskan dalam ketentuan domestik, suatu negara dapat mengambil laba global grup dan mengalokasikan sebagian laba tersebut berdasar formula tertentu kepada sumber yang berada di negaranya dan kemudian memajaki bagian laba dimaksud.
2.      Suatu negara dapat menentukan laba dari cabang usaha (bentuk usaha tetap) atau anak perusahaan yang beroperasi di negaranya terpisah dari grup berdasar harga yang wajar yang seharusnya terjadi apabila transaksi dilakukan dengan di luar grupnya.

A.    Prinsip-Prinsip Perpajakan Internasional
Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional. Doernberg (1989) menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional:
1.      Capital Export Neutrality (Netralitas Pasar Domestik): Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi UU PPh Psl 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri.

2.      Capital Import Neutrality (Netralitas Pasar Internasional): Darimanapun investasi berasal, dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama denagn Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terhadap permanent establishment (PE) atau Badan Uasah Tetap (BUT) yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time-test dari peraturan yang berlaku.

3.      National Neutrality: Setiap negara, mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.

B.     Masalah Dalam Perpajakan Internasional
Terdapat masalah-masalah dalam perpajakan akuntansi internasional, diantaranya adalah:
1.      Transfer Pricing: Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar, thin capitalization (memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba).
2.      Treaty Shopping: Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda namun malah memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak dimana-mana.
3.      Tax Heaven Countries: Negara-negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang merosot tajam. Negara tax heaven yang termasuk dalam KMK No.650/KMK04/1994 antara lain Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hongkong, Caymand Island, dll. Saat ini negara tax heaven sedang dimusuhi dunia internasional, pengawasan tax avoidance (penghindaran pajak) di negara-negara tersebut sedang gencar-gencarnya. Berinvestasi di negara tax heaven beresiko besar terkena koreksi UU PPh Pasal 18. Lebih baik berinvestasi pada negara dengan tax treaty.

Makalah Akuntansi Internasional

MAKALAH AKUNTANSI INTERNASIONAL
REVIEW
Tugas ini untuk memenuhi salah satu:
Mata Kuliah : Akuntansi Internasional
Dosen : Diniyarti Wulandari



Disusun Oleh :
Afri Abdulah                               20210247
Daru Suci Ayu. A                        21210698
Karina Muliawati. S                   23210838
Novita Indah. C                           25210682
Rachmat Dwi Antono                 25210500                   
Siti Humaeroh                             26210592
Yuliarto Erdy. K                         28210757

Kelas : 4EB21

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2014